GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

KPK Panggil Sekda Labuhanbatu, Sumatera Utara

KPK Panggil Sekda Labuhanbatu, Sumatera Utara

Ilustrasi KPK (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Labuhanbatu Ahmad Muflih Nasution sebagai saksi. Ahmad d…

KPK Panggil Sekda Labuhanbatu, Sumatera Utara

Ilustrasi KPK

Ilustrasi KPK (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Labuhanbatu Ahmad Muflih Nasution sebagai saksi. Ahmad diperiksa untuk dugaan suap Bupati Labuhanbatu nonaktif Pangonal Harahap terkait proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara, tahun anggaran 2018."Yang bersangkutan kami panggil sebagai saksi untuk tersangka PH (Pangonal Harahap)," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Senin (1/10).Selain memanggil Ahmad, penyidik KPK juga memanggil tiga saksi lain untuk melengkapi berkas perkara Pangonal Harahap dalam kasus ini. Ketiga saksi itu adalah Sendi Ilham selaku Kepala cabang Mandiri Tunas Finance, Harkat Hasibuan selaku pi hak swasta, dan Ronald Simaremare selaku Kepala cabang Mandiri Tunas Finance Medan II.

Baca Juga :

  • KPK Usut Jual Beli Pabrik Sawit Bupati Labuhanbatu dan Andi Narogong
  • Suap yang Diduga Diterima Bupati Labuhanbatu Bertambah Jadi Rp 46 M
Dalam kasus ini, Pangonal Harahap dan rekannya, Umar Ritonga, diduga menerima suap sebesar ratusan juta rupiah dari Effendy Sahputra. Effendy adalah pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi.Pangonal dan Effendy ditangkap KPK pada Juli 2018. Sedangkan Umar hingga kini masih buron.KPK menduga uang tersebut bagian dari commitment fee sebesar Rp 3 miliar yang diminta Pangonal kepada Effendy. Suap itu diduga terkait proyek pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu.Sebagai penerima suap, Pangonal dan Umar dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.Sementara Effendy selaku pemberi suap, dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.Sumber: Berita Sumatera Utara

No comments