DPRD Sumut Minta Inalum Jalankan Kewajiban Usai Banding ... | Liputan 24 Sumatera Utara
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

DPRD Sumut Minta Inalum Jalankan Kewajiban Usai Banding ...

Posted by On 5:22 AM

DPRD Sumut Minta Inalum Jalankan Kewajiban Usai Banding ...

DPRD Sumut Minta Inalum Jalankan Kewajiban Usai Banding Ditolak Pengadilan Soal Pajak APU

DPRD Sumut mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Jakarta yang menolak permohonan banding PT Inalum

DPRD Sumut Minta Inalum Jalankan Kewajiban Usai Banding Ditolak Pengadilan Soal Pajak APUKontan/BaihakiProduksi aluminium dari PT Inalum

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - DPRD Sumut mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Jakarta yang menolak permohonan banding PT Inalum atas hak Pemprov Sumatera Utara terkait pajak Air Permukaan Umum (APU) senilai Rp553 miliar dari April 2016 sampai April 2017

"Kita patut bersyukur atas keputusan yang telah dikeluarkan pe ngadilan pajak soal sengketa pajak APU tersebut," ujar Muhri Fauzi Hafiz anggota DPRD Sumut yang dihubungi Tribun-Medan.com, Selasa (2/10/2018).

Menurut Fauzi keputusan tersebut cukup adil dan beradab, maka, atas hasil tersebut DPRD Sumut meminta pihak PT Inalum untuk segera melaksanakan keputusan dan mendukung upaya pemerintah propinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dimiliki yang akan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

"Sebagai wakil ketua komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara Saya juga akan usulkan kepada pimpinan untuk meminta amar putusan guna menyampaikan kepada ketua DPRD untuk membuat surat dukungan meminta agar PT Inalum melaksanakan keputusan tersebut," kata Fauzi.

Pemerintah Provinsi Sumatera akhirnya memenangkan sengketa pajak PT Inalum, setelah sebelumnya Majelis Hakim IIA Pengadilan Pajak Jakarta, Selasa (02/10/2018) menolak permohonan banding PT Inalum dengan amar putusan Tidak Dapat Diterima.

Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dibacakan secara bergantian oleh Ketua Majelis Hakim, Bambang Basuki, Hakim Anggota Ali Hakim, dan Hakim Anggota Yohanes Silverius Winoto, menyatakan menolak gugatan perhitungan yang digunakan perusahaan aluminium berdasarkan perhitungan Pajak Air Permukaan (PAP) harus menggunakan tarif khusus untuk BUMN.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara Sarmadan Hasibuan, menyatakan Pajak Air Permukaan merupakan jenis Pajak Provinsi yang dikenakan atas penggambilan/ pemanfaatan air permukaan, ketentuan tentang Pajak Air Permukaan ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian di Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

“Permohonan Banding yang diajukan oleh PT. Inalum dan telah diputus oleh Majelis Hakim adalah untuk masa pajak bulan April 2016 sampai April 2017 atau terhadap tiga bela s masa pajak, putusan Majelis Hakim dengan amar putusan Tidak Dapat Diterima ini sudah diduga sebelumnya karena PT. Inalum dalam mengajukan Banding tidak memenuhi syarat formal pengajuan Banding, yaitu membayar 50% dari pajak terutang yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan tidak dipenuhinya syarat formal tersebut sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa," ucap Sarmadan.

Dijelaskan Sarmadan ada perbedaan dengan permohonan banding untuk masa pajak November 2013, sampai Maret 2016, atau dua puluh sembilan masa pajak, untuk masa pajak ini PT Inalum.

Pembayaran 50% dari jumlah Pajak Terutang, sehingga sejak bulan Mei 2016 secara berkala dua minggu sekali telah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap pokok sengketa dan pada sidang pemeriksaan terakhir bulan Pebruari 2018 lalu.

"Pemeriksaan pokok sengketa telah dinyatakan cukup oleh Majelis Hak im, namun sangat disayangkan sampai saat ini belum ada putusan dari Majelis Hakim padahal sidang pemeriksaannya di Pengadilan Pajak sudah lebih dahulu dilaksanakan dibandingkan masa pajak yang diputus hari ini," katanya.

Usai putusan banding ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segara akan melaporkannya pada Gubernur Sumatera Utara.

“PT. Inalum sendiri ada dua opsi yang dapat dilakukan yaitu menerima putusan Majelis Hakim atau mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, sementara itu untuk sikap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini kepada Gubernur Sumatera Utara dan selanjutnya kami akan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku," katanya.

Halaman selanjutnya 12
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay Sumber: Tribun Medan Ikuti kami di Fakta-fakta Video Mesum Mahasiswi UIN Bandung: Lokasi Perekaman hingga Pengakuan Pihak Kampus Sumber: Berita Sumatera Utara

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »