Kepala BPK Sumut Heran Sumatera Utara Sulit Dibenahi, Ambar ... | Liputan 24 Sumatera Utara
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Kepala BPK Sumut Heran Sumatera Utara Sulit Dibenahi, Ambar ...

Posted by On 9:12 AM

Kepala BPK Sumut Heran Sumatera Utara Sulit Dibenahi, Ambar ...

Kepala BPK Sumut Heran Sumatera Utara Sulit Dibenahi, Ambar : Apakah Tidak Mau Berubah

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni mengatakan, masalah aset tetap menjadi faktor utama penyebab pemda-pemda tersebut mendapat pengecualian

Kepala BPK Sumut Heran Sumatera Utara Sulit Dibenahi, Ambar :  Apakah Tidak Mau BerubahTribunMedan/SatiaKepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sumut, Ambar Wahyuni (Tengah), saat menyampaikan Workshop di Gedung BPK-RI Provinsi Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Jumat (29/6/2018).

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUNMEDAN.com, MEDAN-Sebanyak 13 pemerintah daerah di Sumut memperoleh status opini Wajar Dengan Pengecualian ( WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Pemerintah daerah tersebut yaitu, Kabupaten Deli Serdang, Pemkot Tebing Tinggi, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Pemkot Padangsidempuan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias, Kabupaten Sergei, Pemkot Gunung Sitoli, Pemkot Sibolga, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Utara, Pemkot Tanjung Balai.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni mengatakan, masalah aset tetap menjadi faktor utama penyebab pemda-pemda tersebut mendapat pengecualian. Dari 13 pemda/pemkot tersebut, seluruhnya bermasalah soal aset tetap.

Ia juga mengatakan, pemerintah daerah di Sumut ini, malah bertambah WDP, tidak berkurang dari pada tahun sebelumnya.Faktor lainnya adalah soal piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Diantaranya seperti Pemkot Tebing Tinggi, Deli Serdang.

"Ini kok malah bertambah WDP nya, tahun lalu tidak segini. Inilah saya heran lihat Sumut susah dibenahi, apakah tidak mau berubah," ucap Kepala Perwakilan BPK-RI Sumut Ambar Wahyuni, kepada Tribun-Medam.com di gedung BPK-RI, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Jumat(29/6/2018).

Ambar Wahyuni juga mengatakan, Pemkot Tebing Tinggi yang sebelumnya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namum turun pada tahun ini, sambungnya Sumut ini tidak seperti perwakilan BPK-RI lainya.

"Tebing pada tahun lalu WTP tapi sekarang malah WDP, ini kenapa bisa sampai begini. Tidak seperti daerah lain seperti Padang malah turun WDPnya," ucapnya.

Baca: 10 Mayat Korban KM Sinar Bangun Terekam ROV, Basarnas Minta Ide Mengangkatnya

Baca: Jasad Korban KM Sinar Bangun Masih Utuh, Tergeletak di Dasar Danau Toba

Baca: Abang Kandung Yakin Jasad Anak Kecil yang Terekam ROV Adiknya, Ryan: Itu Jaket Mamak yang Beli

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut ini memaparkan, permasalahan Pemkab Simalungun hingga menyebabkan pemda tersebut diberi opini disclaimer adalah karena penyusunan dan penyajian realisasi pendapatan, kas di kas daerah, aset tetap, piutang pajak daerah, akumulasi penyusutan, utang jangka pendek lainnya, serta realisasi pendapatan pajak daerah dan pendapatan hibah.

Sedangkan permasalahan yang menyebabkan Pemkab Nias Barat dan Nias Selatan mendapat opini disclaimer, adalah karena persoalan belanja pegawai, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, akumulasi penyusutan, aset lain-lain, beban LO, koreksi ekuitas lainnya dan piutang lain-lain.

(Cr19/tribun-medan.com)

Penulis: Satia Editor: Joseph W Ginting Sumber: Tribun Medan Ikuti kami di Mengapa Jenazah Korban KM Sinar Bangun Tak Mengapung? Ketua KNKT Umpamakan di Dalam Kulkas Sumber: Berita Sumatera Utara

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »