UMP dan UMK di NTB Naik, Tidak Jadi Alasan Lakukan PHK | Liputan 24 Sumatera Utara
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

UMP dan UMK di NTB Naik, Tidak Jadi Alasan Lakukan PHK

Posted by On 10:03 PM

UMP dan UMK di NTB Naik, Tidak Jadi Alasan Lakukan PHK

UMP dan UMK di NTB Naik, Tidak Jadi Alasan Lakukan PHKUMP dan UMK di NTB Naik, Tidak Jadi Alasan Lakukan PHK Kepala Disnakertrans NTB, H. Wildan. (suarantb.com/ros) UMP dan UMK di NTB Naik, Tidak Jadi Alasan Lakukan PHK

5 Desember 2017 12:51 SUARANTB.com

Mataram (suarantb.com) â€" Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2018 ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB,... UMP dan UMK di NTB Naik, Tidak Jadi Alasan Lakukan PHK

Mataram (suarantb.com) â€" Kenaikan Upah Mi nimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2018 ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, H. Wildan tidak menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

'); }());

“Itu kan sudah ketetapan Gubernur, sudah dikaji itu. Tidak bisa sembarang PHK, kan ada aturannya juga, jelas seperti apa. Yang jelas secara normatif belum ada yang melapor ke Disnaker untuk lakukan PHK,” ungkapnya ditemui Selasa, 5 Desember 2017.

Wildan menjelaskan ada mekanisme yang harus dilakukan perusahaan yang keberatan dengan kenaikan UMK. Akan ada proses mediasi yang dilakukan, hingga ditemukan jalan keluar yang tidak merugikan pengusaha dan pekerja. Sebab, perusahaan yang seenaknya melakukan PHK bisa kena sanksi.

“Nanti akan dibahas, diberikan jalan keluar, jangan tiba-tiba memPHK. Dia kena sanksi juga nanti, apa dasarnya memPHK? Kan diudit dulu, kita tanya dia. Jadi harus semua pihak itu ti dak ada yang dirugikan,” imbuhnya.

Menurut Wildan, memasuki bulan Desember semua kabupaten/kota sudah menetapkan UMK. Dengan kisaran jumlah yang lebih besar dari UMP yang ditetapkan Gubernur NTB, yaitu Rp 1.825.000. Sehingga, ia mengimbau agar semua perusahaan menerapkan pembayaran gaji karyawan sesuai dengan besaran UMP dan UMK yang telah ditentukan masing-masing kabupaten/kota.

Jika ada perusahaan yang melakukan pembayaran di bawah upah minimum, akan terkena sanksi sesuai dengan ketetapan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 90 ayat (1) dinyatakan bahwa, pengusaha dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.

“Bisa kena sanksi pidana sesuai pasal 185 ayat (1) dan (2), dipenjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun. Denda paling sedikit Rp 100 juta, paling banyak Rp 400 juta,” lanjutnya.

Namun, perusahaan diperkenankan mendapat izin penangguhan tidak membayar upah minimum dari Gubernur melalu i Disnakertrans NTB. Dengan sebelumnya mengajukan permohonan yang dilengkapi berbagai dokumen, termasuk kesepakatan antara pengusaha dan pekerja untuk penangguhan tidak membayar upah sesuai UMP atau UMK. (ros)

BERITA TERKAIT :

  • Empat Artis Jalani Pemeriksaan di BNN Provinsi NTBEmpat Artis Jalani Pemeriksaan di BNN Provinsi NTB
  • 200 ASN Pensiun, Pemprov Minta Pembukaan Rekrutmen CPNS...200 ASN Pensiun, Pemprov Minta Pembukaan Rekrutmen CPNS...
  • Aklamasi, Abdul Hafid Pimpin Kosgoro NTBAklamasi, Abdul Hafid Pimpin Kosgoro NTB
  • Realisasi DD Tahap I di Loteng dan KLU MerahRealisasi DD Tahap I di Loteng d an KLU Merah
'); }());Sumber: Google News | Liputan 24 Kisaran

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »