www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Bapelitpangda Banyumas Ajukan Revisi Terkait Perda RTRW

Posted by On 4:29 PM

Bapelitpangda Banyumas Ajukan Revisi Terkait Perda RTRW

Tingkat penyimpangannya tinggi. Kalau bahassanya Bapelibangda itu ketidak sesuaian, ya intinya itu kan banyak penyimpangan. Pemkab sebagai pelaksana bertanggung jawab. Artinya Perda RTRW selama ini tidak ditegakkan

Supangkat
Ketua DPRD Banyumas

PURWOKERTO,SATELITPOST-Bapelitpangda Banyumas akan merevisi Perda No 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan analisa Bapelitbangda, sektor pertanian bukan lagi potensi unggulan di Banyumas.

“Bapelitbangda mengajukan terlebih dahulu revisi RTRW Kabupaten Banyumas, hasil analisa mereka yang sekarang sudah tidak sesuai. Awalnya sektor pertanian jadi unggulan, tapi analisa mereka sekarang pertanian bukan lagi unggulan,” kata Supangkat, Ketua DPRD Banyumas.

Ia mengatakan, berdasarkan pemaparan Bapelitbangda realisasi Perda RTRW hanya 7,3. Menurutnya angka itu tergolong rendah, sehingga memungkinkan untuk direvisi. Realisasi perda rendah karena pembangunan di Kabupaten Banyumas tak berdasarkan ketetapan RTWR yang berlaku. “Kami minta ditunjukkan detailnya, kan itu banyak perumahan di mana-mana yang menguras lahan sektor pertanian. Intinya carut marut, mereka mengajukan revisi,” kata dia.

Supangkat mengatakan, penggunaan tata ruang di Banyumas selama ini tidak sesuai dengan peruntukkannya. Ada kawasan perdagangan, perumahan dan pertanian, namun tidak ditaati sehingga terjadi banyak ketidaksesuain dengan RTRW yang berlaku.

“Tingkat penyimpangannya tinggi. Kalau bahassanya Bapelibangda itu ketidak sesuaian, ya intinya itu kan banyak penyimpangan. Pemkab sebagai pelaksana bertanggung jawab. Artinya Perda RTRW selama ini tidak ditegakka n,” kata dia.

Terkait usulan revisi RTRW dari Bapelitbangda, DPRD menyatakan meminta kejelasan serta detail realisasi. Di mana lokasi penyimpangan RTRW terjadi, dan mengapa terjadi banyak penyimpangan sehingga realisasi perda rendah.

“Revisi ini jangan karena ada titipan dari pengusaha, dan jangan copy paste seperti tahun 2005. Ada tulisan gunung salak, lha itu kan bukan di Banyumas. Harus hati-hati, karena ini berlaku selama 20 tahun,” kata dia.

Sedangkan menurut Kepala Baperlitbangda Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Perumahan Rakyat No 6 Tahun 2017, menjadi kewajiban pemerintah berdiskusi dengan stakeholder. Satu di antaranya dengan DPRD. Konsultasi tersebut dilakukan untuk persiapan peninjauan kembali perda tersebut yang sedang disiapkan.

“Kalau jadi direvisi, ya berlaku perda yang baru. Kalau tidak jadi, ya perda ini tetap masih berlaku, karena masa waktu 20 tahun,” kata dia.

Alasan peninjauan kembali perda tersebut, kata dia, sesuai perintah Permen APR No 6 Tahun 2017, peninjauan kembali minimal bisa dilakukan satu kali di tahun kelima. Saat ini, kata dia, pihaknya masih dalam tahap menilai perda tersebut perlu direvisi atau tidak. Sehingga belum bisa disimpulkan soal sektor pertanian dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi di Banyumas.

“Yang kita nilai kan dari segi kualitas, kesahihan dan penerapan ruang. Pada saat dinilai, ada temuan-temuan, tapi ini bukan untuk ditindaklanjuti. Ini sekadar untuk dinilai. Misalnya angkanya ketemu 7,3 (sektor pertanian). Menurut Permen APR, jika skornya di bawah 85, maka perlu direkomendasikan untuk direvisi,” kata dia.

Eko mengatakan, konsultasi ke DPRD tersebut belum menjadi keputusan, apakah perda itu perlu diusulkan direvisi atau tidak. Menurutnya, keputusan bisa diketahui di akhir Desember ini. (auliaelhakim01@gmail.com)

Komentar

komentar

Sumber: Google News | Liputan 24 Salak

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »