Liputan 24 Sumatera Utara | Liputan 24 Indonesia
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

thumbnail

Posted by On 1:43 PM

Tolak UMP 2019, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur ...

  • Daerah
  • Sumut
  • Detail Berita

Tolak UMP 2019, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara

Stepanus Purba · Selasa, 06 November 2018 - 17:10 WIB Tolak UMP 2019, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara

Aksi demo buruh di Sumatera Utara yang menolak penetapan UMP 2019 di depan Kantor Gubernur Sumut. (Foto: iNews.id/Stepanus Purba)

MEDAN, iNews.id â€" Massa dari sejumlah elemen buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (6/11/2018). Kedatangan ratusan buruh ini untuk men gekspresikan kekecewaan dan penolakan mereka terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2019 Rp2.303.403 yang sudah disetujui Gubernur Edy Rahmayadi.
Dalan aksi demo itu, para buruh meminta Gubernur Edy Rahmayadi untuk merevisi ulang putusannya terkait penetapan angka UMP tersebut. Mereka menilai, kenaikan UMP yang hanya 8,03% ini membuat kesejahteraan buruh di Sumut semakin jauh dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.
"UMP Sumatera Utara saat ini sangat jauh dengan UMP DKI Jakarta yang sebesar Rp3,9 juta," ujar pimpinan aksi demo Natal Sidabutar, Selasa (6/11/2018).


BACA JUGA:

Sah, Gubenur Tetapkan Upah Minimum Provinsi Sumut 2019 Rp2,3 Juta

UMP Sumut 2019 Dinilai Tak Layak, Buruh Demo di Kantor Gubernur


Dalam orasinya, Natal mengungkapkan penetapan upah buruh seharusnya berdasarkan hitungan kehidupan layak di masing masing kabupaten/kota. "Jadi layak kami curiga i bahwa dewan pengupahan Sumatera Utara ini dikuasai oleh kartel-kartel pemberi upah murah," ujarnya.
Pantauan iNews.id, aksi demo buruh menyebabkan polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan para pengendara yang melintas seputaran Kantor Gubernur Sumut ke Jalan Kartini untuk menghindari kemacetan lalu lintas.

"Ada beberapa rekayasa jalan yang kami terapkan menindaklanjuti aksi demo ini. Kendaraan yang ke arah depan kantor gubernur kami alihkan ke Jalan Kartini, selanjutnya menuju Jalan Diponegoro dan ke Jalan Cut Mutia," ujar Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Juliani Prihatini.
Sampai berita ini diturunkan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tampak belum menemui para buruh yang menggelar demonstrasi. Sementara itu puluhan petugas kepolisian yang didominasi polwan tampak berjaga di depan gerbang kantor gubernur.


Editor : Don ald Karouw

BERITA TERKAIT

  • Demo Buruh Tolak UMP di Sumut Memanas, Massa Tertahan Barikade Polwan

  • Merasa Dikhianati, Buruh Sampaikan Mosi Tak Percaya ke Gubernur Sumut

  • UMP Sumut 2019 Dinilai Tak Layak, Buruh Demo di Kantor Gubernur

  • Menaker Sebut Ada 8 Provinsi yang Belum Lapor Besaran UMP 2019

  • UMP Bangka Belitung 2019 Ditetapkan Rp2,97 Juta, Naik Rp221.210

KOMENTAR

Facebook DisqusSumber: Berita Sumatera Utara

thumbnail

Posted by On 1:42 PM

Ekonomi Sumatera Utara Diperkirakan Tumbuh Lebih Baik di 2018

MEDAN, KabarMedan.com | Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan III terakselerasi mencapai 5,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya 5,30% (yoy), diatas pertumbuhan Sumatera (4,72%), nasional (5,17%) dan rata-rata historis periode yang sama dalam tiga tahun terakhir (5,19%).

Akselerasi laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini terutama terjadi pada komponen konsumsi yang meningkat dari 6,56% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 7,29% (yoy) dengan andil 4,23%.

“Dari sisi konsumsi, aktivitas belanja pemerintah yang mulai agresif mendorong tingginya kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan berjalan,” kata Hilam Tisnawan, Direktur Kantor Perwaki lan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Selasa (6/11/2018).

BACA JUGA

Bukalapak Wujudkan Jawa Timur Berbasis Digital Suku Cadang Resmi Suzuki Kini Dapat Dipesan Melalui Aplikasi Harga Cabe Merah Menggeliat, Inflasi Sumut Meningkat Bukalapak Gelar Live TV Show Shake-a-thon Mitsubishi Targetkan Penjualan 230 Unit di GIIAS Medan 2018

Ia mengatakan, aktivitas jelang Pilpres juga diperkirakan turut menggerakkan permintaan domestik lebih lanjut, tercermin dari konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) yang meningkat dari 11,10% (yoy) menjadi 13,27% (yoy). Di sisi lain, investasi pada triwulan III juga menunjukkan kinerja yang tetap kuat mencapai 7,10% (yoy) dengan andil 2,08%, didorong oleh kebutuhan investasi bangunan.

“Dari sisi eksternal, kinerja ekspor di triwulan III tercatat 2,71% (yo y) melambat dari triwulan sebelumnya 5,38% (yoy). Perlambatan ekspor terjadi seiring dengan penurunan harga komoditas global. Permintaan mitra dagang juga mengalami penurunan tercermin dari penurunan indeks pembelian manufaktur (Purchasing Manufacturing Index) US, Tiongkok, dan Jepang,” ujarnya.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan didorong oleh kinerja 2 lapangan usaha utama, yaitu sektor industri pengolahan dan perdagangan yang tumbuh meningkat menjadi 4,92% (yoy) dan 6,36% (yoy), dengan andil masing-masing 0,93% dan 1,10%. Membaiknya sektor industri pengolahan diperkirakan sejalan dengan strategi perusahaan dalam memperluas pasar domestik.

“Sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 7,94% (yoy), jasa perusahaan 6,90%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum 6,82%,” ucapnya.

Perbaikan ekonomi Sumut juga diikuti dengan kondisi ketenagakerjaan yang membaik. Jumlah penduduk bekerja di Sumut naik sebanyak 362 r ibu orang menjadi 6,7 juta orang. Peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi di sektor industri pengolahan, sejalan dengan membaiknya kinerja sektor tersebut. Kondisi ini diperkirakan terkait dengan peningkatan kapasitas industri yang berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

“Penyerapan tenaga kerja juga terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebanyak 63 ribu jiwa, mencerminkan tumbuhnya aktivitas pariwisata di Sumatera Utara. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sedikit turun dari 5,60% pada Agustus 2017 menjadi 5,56% pada Agustus 2018. Dari sisi pasokan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat 2,94 persen poin dari 9,7 juta menjadi 9,9 juta,” jelasnya.

Mencermati perkembangan indikator terkini, perekonomian Sumatera Utara diperkirakan tumbuh lebih baik di tahun 2018. Hal ini terutama didorong oleh kinerja konsumsi pemerintah dan sektor swasta di akhir tahun sesuai dengan indeks penjualan 3 bulan kedepan yang meningkat berdasarkan Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan pada triwulan III 2018. [KM-03]

Sumber: Berita Sumatera Utara

thumbnail

Posted by On 1:42 PM

Sumatera Utara Klaim Empat Pulau di Aceh Singkil

Sumatera Utara Klaim Empat Pulau di Aceh Singkil

Pada 2017 lalu Sumut secara sepihak memasukan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Pulau Panjang, dalam rencana zonasi wilayah pesisir

Sumatera Utara Klaim Empat Pulau di Aceh SingkilSERAMBINEWS.COM/DEDE ROSADITim Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh dan Pemkab Aceh Singkil, membersihkan gapura di Pulau Mangkir, Singkil Utara, Selasa (14/8/2018). Pulau itu diklaim masuk Sumatera Utara

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi

TRIBUNNEWS.COM, ACEH - Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kembali mengkalaim empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, masuk dalam wilayahnya.

Pulau tersebut be rada di perbatasan Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah, masing-masing Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil.

Klaim ini merupakan yang kedua kalinya.

Pada 2017 lalu Sumut juga secara sepihak memasukan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Pulau Panjang, dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K).

Setelah mendapat protes keras dari Aceh, rencana itu dibatalkan.

Akan tetapi akhir tahun ini Pemrov Sumut, rupanya kembali memasukan empat pulau tersebut ke dalam wilayahnya.

Tidak tanggung-tanggung klaim sepihak itu konon sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri.

Baca: KPK Sudah Terima Pengembalian Uang Senilai Rp 7,65 Miliar dari Mantan Anggota DPRD Sumut

Informasi klaim masuknya empat pulau dalam wilayah Sumut, disampaikan Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid pada Serambinews.com, Selasa (6/11/2018).

Menurut Dulmusrid hal itu berdasarkan l aporan dari Wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali yang mengikuti rapat mengenai tapal batas di Kementerian Dalam Negeri.

"Saya baru mendapat laporan dari Wakil Bupati, yang sedang di Jakarta empat pulau kita masuk Sumatera Utara," kata Dulmusrid.

Editor: Eko Sutriyanto Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Video PilihanSumber: Berita Sumatera Utara

thumbnail

Posted by On 1:42 PM

4 Tersangka Suap DPRD Sumatera Utara Segera Disidangkan

4 Tersangka Suap DPRD Sumatera Utara Segera Disidangkan Reporter:

Tempo.co

Editor:

Rina Widiastuti

Selasa, 6 November 2018 07:56 WIB
Anggota DPRD Sumatera Utara, Rinawati Sianturi, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 26 Oktober 2018. Penyidik KPK melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke penuntut umum selanjutnya untuk menjalani sidang dakwaan dalam kasus tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah sebagai anggota DPRD Sumut. TEMPO/Imam Sukamto

Anggota DPRD Sumatera Utara, R inawati Sianturi, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 26 Oktober 2018. Penyidik KPK melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke penuntut umum selanjutnya untuk menjalani sidang dakwaan dalam kasus tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah sebagai anggota DPRD Sumut. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melimpahkan perkara empat tersangka suap pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sumatera Utara Tahun 2012-2014 yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Sebelumnya, dalam kasus yang sama, KPK melimpahkan berkas delapan anggota DPRD terangka suap DPRD Sumatera Utara.

Baca: Polri Bantu KPK Sebar DPO Tersangka Suap DPRD Sumatera Utara

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan empat tersangka tersebut adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera utara period e 2009-2014 dan 2014-2019, yaitu Mustofawiyah, Arifin Nainggolan, Sopar Siburian, dan Analisman Zalukhu. “Kami limpahkan berkas dan barang bukti ke penuntutan tahap kedua,” katanya, Senin, 5 November 2018.

Menurut Febri, KPK sebelumnya juga melimpahkan berkas perkara delapan anggota DPRD Sumatera Utara. Mereka adalah Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Helmiati, Rijal Sirait, Fadly Nurzal, Rooslynda Marpaung, Rinawati Sianturi, dan Tiasiah Ritonga. Belasan tersangka yang sudah siap diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut merupakan bagian dari 38 tersangka lain dari unsur anggota DPRD Sumatera Utara.

Lembaga antirasuah mensinyalir puluhan anggota DPRD Sumatera Utara menerima duit suap dari Gatot. Suap dilakukan untuk melancarkan pembahasan APBD dan persetujuan laporan pertanggungjawaban APBD 2012-2014. Selain itu, suap diberikan guna membatalkan pengajuan hak interpelasi anggota DPRD Sumatera Utara pada 2015. KPK mencatat total duit Gatot yang mengalir ke mereka mencapai Rp 61 miliar. Setiap anggota diduga menerima jatah Rp 300-350 juta.

Baca: Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang ke KPK Total Rp 7,15 M

Gatot telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi 4 tahun 2 bulan penjara. Selain itu, Gatot wajib membayar denda Rp 250 juta. Meski demikian, kasus ini masih dalam tahap penyidikan terhadap tersangka lain.

Satu dari 38 tersangka kini masih menjadi buron. Dia adalah bekas anggota DPRD Sumatera Utara, Ferry Suando Tahuray Kaban. KPK telah mengirim surat tentang daftar pencarian orang atas nama Ferry kepada kepolisian. Juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, mengatakan kepolisian siap membantu KPK. “Kami akan sebar daftar pencarian orang ke seluruh Indonesia. Nanti kalau tertangkap, kami serahkan ke KPK,” kata Setyo.

TAUFIQ SIDDIQ | ANDITA RAHMA | DANANG

Lihat Juga


Terkait
  • Tiga Anggota DPRD Sumut Segera Disidangkan dalam Kasus Suap

    Tiga Anggota DPRD Sumut Segera Disidangkan dalam Kasus Suap

    5 hari lalu
  • 5 Anggota DPRD Sumut Segera Disidangkan dalam Kasus Suap

    5 Anggota DPRD Sumut Segera Disidangkan dalam Kasus Suap

    11 hari lalu
  • Polri Bantu KPK Sebar DPO Tersangka Suap DPRD Sumatera Utara

    Polri Bantu KPK Sebar DPO Tersangka Suap DPRD Sumatera Utara

    35 hari lalu
  • KPK Tetapkan Seorang Eks Anggota DPRD Sumut Sebagai DPO

    KPK Tetapkan Seorang Eks Anggota DPRD Sumut Sebagai DPO

    36 hari lalu
  • Rekomendasi
  • JK Sebut Ada Unsur Politis Soal Pemilihan Yusril Ihza Mahendra

    JK Sebut Ada Unsur Politis Soal Pemilihan Yusril Ihza Mahendra

    10 jam lalu
  • Kasus E-KTP, Jaksa Tunt   ut Made Oka Masagung 12 Tahun Penjara

    Kasus E-KTP, Jaksa Tuntut Made Oka Masagung 12 Tahun Penjara

    11 jam lalu
  • Hadapi Tantangan Ekonomi Digital, Jabar Susun Dokumen Kajian Ekonomi Sektoral

    Hadapi Tantangan Ekonomi Digital, Jabar Susun Dokumen Kajian Ekonomi Sektoral

    11 jam lalu
  • Saksi Kasus Suap Meikarta Memenuhi Pemanggilan KPK

    Saksi Kasus Suap Meikarta Memenuhi Pemanggilan KPK

    12 jam lalu
  • Foto
  • K   aryawan Amman Mineral Nusa Tenggara Ikuti Diklat Bela Negara

    Karyawan Amman Mineral Nusa Tenggara Ikuti Diklat Bela Negara

    9 jam lalu
  • Masih Jadi Ketua MUI, Ma'ruf Amin Hadiri Rapat Internal

    Masih Jadi Ketua MUI, Ma'ruf Amin Hadiri Rapat Internal

    11 jam lalu
  • Keluarga Korban Lion Air JT 610 Hadiri Tabur Bunga di Karawang

    Keluarga Korban Lion Air JT 610 Hadiri Tabur Bunga di Karawang

    12 jam lalu
  • Mantan Sekretaris MA, Nurhadi Penuhi Panggilan KPK

    Mantan Sekretaris MA, Nurhadi Penuhi Panggilan KPK

    14 jam lalu
  • Video
  • Kemerdekaan yang Tak Sampai ke Gun Tembawang Entikong

    Kemerdekaan yang Tak Sampai ke Gun Tembawang Entikong

    8 jam lalu
  • Bupati Boyolali Dilaporkan ke Bawaslu oleh Pendukung Prabowo

    Bupati Boyolali Dilaporkan ke Bawaslu oleh Pendukung Prabowo

    11 jam lalu
  • Alasan Yusril Bersedia Jadi Pengacara Jokowi - Ma'ruf Amin

    Alasan Yusril Bersedia Jadi Pengacara Jokowi - Ma'ruf Amin

    14 jam lalu
  • Kesembronoan di Balik Tragedi Lion Air

    Kesembronoan di Balik Tragedi Lion Air

    20 jam lalu

  • terpopuler
  • 1

    Diminta Tak Partisan, Metro TV: Kami Memegang Prinsip Jurnalistik

  • 2

    Kabar Penangkapan Rizieq Shihab di Arab, Pengacara: Belum Tahu

  • 3

    Tanggapi Tim Prabowo, Metro TV Jelaskan Soal Pernyataan Dipotong

  • 4

    JK Sebut Ada Unsur Politis Soal Pemilihan Yusril Ihza Mahendra

  • 5

    Yusril Ihza Mahendra, Dari Pengkritik Menjadi Pengacara Jokowi

  • Fokus
  • Amerika Beri Sanksi Ekonomi, Ini Siasat Iran

    Amerika Beri Sanksi Ekonomi, Ini Siasat Iran

  • Tampang Boyolali; di Antara Duga   an Politisasi dan Gurauan Prabowo

    Tampang Boyolali; di Antara Dugaan Politisasi dan Gurauan Prabowo

  • Politik Tempe Ala Sandiaga yang Menyengat Jokowi

    Politik Tempe Ala Sandiaga yang Menyengat Jokowi

  • Sepekan Anies Baswedan Copot 2 Dirut BUMD, Semata Penyegaran?

    Sepekan Anies Baswedan Copot 2 Dirut BUMD, Semata Penyegaran?

  • Terkini
  • KPK Beberkan Peran Lucas dalam Pelarian Eddy Sindoro Hari Ini

    KPK Beberkan Peran Lucas dalam Pelarian Eddy Sindoro Hari Ini

    2 jam lalu
  • Eni Saragih Kembali Serahkan Duit Rp 1,3 Miliar ke KPK

    Eni Saragih Kembali Serahkan Duit Rp 1,3 Miliar ke KPK

    3 jam lalu
  • KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Tersangka Suap DPRD Sumut

    KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Tersangka Suap DPRD Sumut

    7 jam lalu
  • KPK Dalami Peran Nurhadi dalam Pengurusan Perkara Lippo Group

    KPK Dalami Peran Nurhadi dalam Pengurusan Perkara Lippo Group

    7 jam lalu
  • Kabar Penangkapan Rizieq Shihab di Arab, Pengacara: Belum Tahu

    Kabar Penangkapan Rizieq Shihab di Arab, Pengacara: Belum Tahu

    8 jam lalu
  • Survei Alvara: Soal Kreativitas, Sandiaga Uno Ungguli Jokowi

    Survei Alvara: Soal Kreativitas, Sandiaga Uno Ungguli Jokowi

    8 jam lalu
  • Usmar Ismail Di   usulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Usmar Ismail Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    8 jam lalu
  • Sekretariat Negara dan IPB MoU Pemeliharaan Satwa di Istana

    Sekretariat Negara dan IPB MoU Pemeliharaan Satwa di Istana

    9 jam lalu
  • Cerita Jokowi Soal Yusril Ihza Mahendra Bersedia Direkrut

    Cerita Jokowi Soal Yusril Ihza Mahendra Bersedia Direkrut

    9 jam lalu
  • Selengkapnya Grafis

    Kawasaki W175 serta Motor yang Dikoleksi dan Dikendarai Jokowi

    Inilah Kawasaki W175 dan sederet motor-motor yang dikoleksi dan ditunggangi Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan.

    Sumber: Berita Sumatera Utara

    thumbnail

    Posted by On 1:42 PM

    BREAKING NEWS - Empat Pulau di Aceh Singkil Kembali Diklaim ...

    BREAKING NEWS - Empat Pulau di Aceh Singkil Kembali Diklaim Masuk Sumatera Utara

    Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kembali mengkalaim empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, masuk dalam wilayahnya.

    BREAKING NEWS - Empat Pulau di Aceh Singkil Kembali Diklaim Masuk Sumatera UtaraSERAMBINEWS.COM/DEDE ROSADITim Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh dan Pemkab Aceh Singkil, membersihkan gapura di Pulau Mangkir, Singkil Utara, Selasa (14/8/2018). Pulau itu diklaim masuk Sumatera Utara.

    Laporan Dede Rosadi | Aceh Singkil

    SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kembali mengkalaim empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, masuk dalam wilayahny a.

    Pulau tersebut berada di perbatasan Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah, masing-masing Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil.

    Klaim ini merupakan yang kedua kalinya. Pada 2017 lalu Sumut juga secara sepihak memasukan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan dan Pulau Panjang, dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K).

    Setelah mendapat protes keras dari Aceh, rencana itu dibatalkan.

    Akan tetapi akhir tahun ini Pemrov Sumut, rupanya kembali memasukan empat pulau tersebut ke dalam wilayahnya.

    Lihat Juga:

    Baca: Razia Perbatasan Agara-Sumut Diperketat

    Baca: Kemenag Aceh-Sumut Bahas Penguatan KUB di Perbatasan

    Tidak tanggung-tanggung klaim sepihak itu konon sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri.

    Informasi klaim masuknya empat pulau dalam wilayah Sumut, disampaikan Bupati Aceh Singkil, Dulmusri d pada Serambinews.com, Selasa (6/11/2018).

    Menurut Dulmusrid hal itu berdasarkan laporan dari Wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali yang mengikuti rapat mengenai tapal batas di Kementerian Dalam Negeri.

    "Saya baru mendapat laporan dari Wakil Bupati, yang sedang di Jakarta empat pulau kita masuk Sumatera Utara," kata Dulmusrid. (*)

    Bagimana sikapa Pemkab Aceh Singkil, atas klaim pulau di wilayahnya masuk Sumut, baca di Harian Serambi Indonesia, edisi Rabu (7/11/2018).

    Penulis: Dede Rosadi Editor: Yusmadi Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Video PilihanSumb er: Berita Sumatera Utara

    thumbnail

    Posted by On 12:09 PM

    KPK segera bawa 4 eks anggota DPRD Sumut ke meja hijau

    Merdeka > Peristiwa KPK segera bawa 4 eks anggota DPRD Sumut ke meja hijau Senin, 5 November 2018 19:19 Reporter : Merdeka Gedung baru KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

    Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan empat berkas perkara mantan anggota DPRD Sumatera Utara terkait kasus suap persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014. Dengan begitu, empat eks anggota dewan tersebut siap dihadapkan ke meja hijau.

    BERITA TERKAIT
    • Pelayanan publik di Sumatera Selatan masuk kategori buruk
    • Sri Paduka Pakualam X dirawat di RSUP Dr Sardjito
    • Tim SAR temukan 2 jenazah dari puing bangunan dihantam likuifaksi di Petobo

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keempat tersangka juga telah dilakukan pelimpahan tahap II. Selanjutnya, mereka segera menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.

    "Tahap 2, hari ini penyidikan terhadap 4 tersangka Sumut telah selesai dan dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan 4 tersangka TPK Suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, ke penuntutan tahap 2," katanya melalui keterangan tertulis, Jakarta, Senin (5/11).

    Dengan dilimpahkannya berkas perkara itu, Jaksa Penuntut KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan dari empat tersangka tersebut. Adapun keempat tersangk a yang akan dihadapkan ke meja hijau adalah Mustofawiyah, Arifin Nainggolan, Sopar Siburian, dan Analisman Zalukhu.

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka. Hal tersebut merupakan pengembangan dari kasus mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjo melalui proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut.

    "Jumlah saksi sekitar 175 orang telah diperiksa untuk para tersangka dalam perkara ini. Keempat tersangka juga sekurangnya 2 sampai 3 kali telah diperiksa dalam kapasits sebagai tersangka pada kurun Juli - Oktober 2018," papar Febri.

    Febri menekankan, sampai hari ini total penyidikan terhadap 12 orang mantan anggota DPRD Sumut telah selesai dan dilanjutkan proses penuntutan. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Jakarta Pusat.

    Disisi lain, Febri menyatakan, salah satu tersangka atas nama Sopar Siburian telah mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) pada penyidik. Pengajuan tersebut sedang dalam proses pertimbangan.

    "Pada dasarkanya KPK menghargai pengajuan JC tersebut, karena yang bersangkutan selama proses hukum ini cukup koperatif dan telah mengembalikan uang yang diduga pernah ia terima," tutur Febri.

    Dalam perkara ini, kasus penetapan tersangka terhadap anggota DPRD merupakan ketiga kalinya. Pada tahap pertama tahun 2015, KPK telah menetapkan 5 pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka.

    Mereka adalah, Saleh Bangun Ketua DPRD periode 2009 2014, Kamaludin Harahap Wakil Ketua DPRD periode 2009 2014, Chaudir Ritonga Wakil Ketua DPRD periode 2009 2014, Sigit Pramono Asri Wakil Ketua DPRD periode 2009 2014 dan Ajib Shah Wakil Ketua DPRD periode 2009 2014.

    Sedangkan pada tahap kedua di tahun 2016, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka, yaitu Muhammad Afan, Budiman Pardamean Nadapdap, Guntur Manurung, Zulkifli Effendi Siregar, Bustami HS, Zuklfli Husein, Parluhutan Siregar.

    Dalam hal ini, Gatot memberikan fee kepada sejumlah anggota DPRD dengan maksud untuk mempengaruhi beberapa kewenengan dan fungsi dari DPRD Sumut. Antara lain, persetujuan Iaporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

    Selain itu juga persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

    Atas perbuatannya mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    Reporter: Nafiysul Qodar [fik]

    Topik berita Terkait:
    1. KPK
    2. Suap DPRD Sumut
    3. Jakarta
    Kome ntar Pembaca

    Be Smart, Read More

    Indeks Berita Hari Ini

    Pilpres 2019

    • 7 November, Bawaslu putuskan laporan iklan rekening Jokowi-Ma'ruf di koran

    • Yusril sebut Hotman Paris ditunjuk jadi pengacara Prabowo-Sandi

    • Yusril ungkap peran Erick Thohir atas keputusannya jadi pengacara Jokowi-Ma'ruf

    Rekomendasi

    Sumber: Berita Sumatera Utara